Perikatan Dalam Hubungan Hukum Profesi

Hubungan hukum profesi antara penyandang profesi dengan pengguna jasa profesi dalam ranah hukum keperdataan. Hubungan aturan terwujud setelah ada janji antara penyandang profesi dengan klien, perihal bagaimana menyelesaikan atau mengatasi posisi aturan klien sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesudah klien merasa penyandang profesi hukum dalam hal ini notaris atau advokat dianggap bisa dan sesuai yang dibutuhkan maka terwujudlah sebuah bentuk perjanjian baik lisan maupun tertulis. Perjanjian menjadikan perikatan sesuai pasal 1233 Burgerlijk Wetboek yang mengontrol tiap-tiap perikatan dilahirkan baik alasannya kesepakatan, baik sebab undang-undang, berikutnya pasal 1234 BW menyatakan tiap-tiap perikatan yaitu untuk menunjukkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian untuk mampu menjadikan perikatan harus memenuhi syarat sahnya kontraksesuai ketentuan pasal 1320 BW yang berbunyi selaku berikut:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat sebuah perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu alasannya adalah yang halal.

Ketentuan pasal 1320 BW setelah terpenuhi maka berlakulah Pacta Sunt Servanda yakni semua kesepakatanyang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang menjadikannya.

Perikatan yang dilaksanakan antara pekerjaan pada umumnya, penyandang profesi, penyandang profesi luhur memiliki perbedaan. Pada Perjanjian pekerjaan kebanyakan kedua belah pihak mampu mengajukan permintaan prestasi baik kepada pelaksanaan pekerjaan maupun hasil kerja dari pihak dalam perjanjian sesuai dengan asas keleluasaan berkontrak.

Perjanjian atau hubungan aturan pada penyandang profesi dengan pengguna profesi walaupun tetap memakai asas kebebasan berkontrak akan namun dibatasi oleh kode etik masing-masing profesi, mengingat asas keleluasaan berkontrak tetap tidak diperkenankan untuk melanggar ketentuan aturan. Pengguna jasa profesi tidak mampu menuntut jaminan kesuksesan, akan tetapi penyandang profesi apabila berkeyakinan akan kesuksesan masih dapat memperlihatkan citra perihal kesuksesan.

Hubungan aturan yang terjadi antara penyandang profesi dan pengguna jasa dibedakan menjadi dua versi perikatan (verbintenis) yang terdiri dari, perikatan yang prospektif sebuah hasil (resultaatsverbintenis) dan perikatan yang menjanjikan sebuah perjuangan (inspanningsverbintenis).

Profesi luhur menggunakan perikatan yang menjanjikan sebuah usaha sehingga dituntut memiliki landasan intelektual dan tolok ukur kualifikasi yang lebih tinggi dan telah sepatutnya menerima penghargaan lebih tinggi dari penduduk . 

Prestasi utama yang mesti direalisasikan oleh penyandang profesi berhubungan dengan kesanggupan intelektual guna menyelesaikan persoalan hukum yang ada, sedangkan aturan sendiri bersifat abstrak, oleh kesannya penyandang profesi ialah profesi iktikad. Bahkan terdapat mahir aturan Belanda Paul Scholten menyatakan aktivitas mendapatkan hukum (rechtsvinding) yakni seni. Beliau sangat menekankan arti penting dari seni dalam inovasi hukum, namun seni dalam inovasi hukum tidak diartikan ketrampilan atau teknik melainkan suatu bentuk pinjaman bentuk pada citra-gambaran yang kabur, adalah menciptakan sesuatu (fakta kasatmata) mengkristalisasi menjadi aturan. Penciptaan bentuk aturan seperti ini ialah seni.

Metode interpertasi : gramatikal, asli, historis.