Strategi Pergeseran Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Kesuksesan pergeseran akuntansi pemerintahan sehingga dapat menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu perlu diidentifikasi tantangan yang mungkin menghambat implementasi akuntansi pemerintahan dan membangun seni manajemen untuk implementasi.

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan adalah:
a. Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang besar lengan berkuasa dari pimpinan ialah kunci kesuksesan dari suatu
pergantian. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang undang
pemerintahan tempat menunjukkan cita-cita yang berpengaruh dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki metode keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan.
 

Yang menjadi cobaan kini yaitu bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk
pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu terhadap ajaran yang disusun oleh Menteri Keuangan. Sistem akuntansi pemerintah kawasan ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah perihal pengelolaan keuangan tempat. Sistem akuntansi pemerintah sentra dan daerah disusun dengan mengacu terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Karena pengaturan yang terperinci dalam perundang-seruan, tampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan menemukan derma yang berpengaruh dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.
 

b. Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan masing-masing oleh pemerintah sentra dan tempat terhadap BPK selambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun budget selsai. Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun budget berakhir, pembukuan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD. Penyiapan dan penyusunan pembukuan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan.
 

Pada saat ini keperluan tersebut sungguh terasa, apalagi untuk periode awal penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan tempat perlu secara serius menyusun penyusunan rencana SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk di dalamnya menunjukkan tata cara insentif dan remunerasi yang memadai untuk menangkal timbulnya praktik KKN oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, tugas dari perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
 

c. Resistensi kepada pergantian
Sebagai layaknya untuk setiap pergantian, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti pergeseran. Untuk itu, perlu disusun banyak sekali kebijakan dan dilakukan aneka macam sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

d. Lingkungan/penduduk
Apresiasi dari penduduk sungguh dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu didorong untuk bisa memahami laporan keuangan pemerintah sehingga mampu mengenali dan memahami penggunaan atas penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang kasatmata dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengerjakan pemerintahan. 

Untuk mendukung kesuksesan penerapan atas akuntansi pemerintahan maka diharapkan strategi sebagai berikut:

a. Mempertahankan momentum pergantian
Perubahan akuntansi pemerintahan yang mulai digagas dalam satu dasa warsa terakhir telah memperoleh saat-saat dengan diundangkannya tiga paket UU di bidang keuangan negara dan di bidang pemerintahan tempat. Momentum ini perlu dipertahankan dengan secara tepat waktu menyiapkan patokan akuntansi pemerintahan yang diharapkan dan sekaligus memberikan pelayanan khususnya bagi instansi pemerintah yang gres menerapkan akuntansi pemerintahan ketika ini.
 

Untuk itu perlu didorong kerja sama antar lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk menawarkan pelayanan kepada instansi pemerintah yang membutuhkan perlindungan dalam menerapkan akuntansi pemerintahan. Selain itu, perlu dibangun komunikasi yang efektif antara para pemakai pembukuan keuangan dengan KSAP sehingga mampu diperoleh umpan balik secara interaktif untuk memperbaiki proses pengembangan akuntansi pemerintahan yang ada. Untuk itu, fasilitas seperti web site, help desk, dan acara sosialisasi harus secara berkesinambungan dijalankan.
 

b. Melakukan riset untuk mengidentifikasi kebutuhan pemakai
Seperti disebutkan dimuka bahwa pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia memakai tumpuan internasional dengan mengamati praktik
yang biasa berlaku di Indonesia. Untuk itu, perlu dilakukan dan digalakkan riset dalam akuntansi sektor publik baik oleh perguruan tinggi tinggi, instansi pemerintah, maupun forum yang kompeten lainnya. Hal senada untuk skala internasional dilontarkan oleh Banker et al. (1992)
 

c. Mempermudah penerapan akuntansi pemerintahan
Penerapan akuntansi pemerintahan dengan basis akuntansi menuju akrual merupakan sebuah yang baru dan pasti memanggil banyak pertanyaan yang sifatnya teknis dan detil yang tidak dikontrol dalam kriteria. Di samping itu, mampu saja ada butir butir persyaratan yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Untuk itu, Komite Standar perlu mengidentifikasikan keperluan teknis dalam penerapan akuntansi pemerintahan dan selanjutnya menuangkannya dalam Buletin Teknis maupun IPSAP
 

d. Mendorong keterlibatan perguruan tinggi tinggi dan lembaga diklat
SDM yang handal ialah salah satu kunci kesuksesan penerapan akuntansi pemerintahan. Untuk itu, akademi tinggi perlu didorong untuk merencanakan kurikulum dan silabus yang tepat dengan kemajuan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, dilakukan sosialisasi untuk menarik minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau mengambil keutamaan akuntansi pemerintahan.

Dalam penyiapan SDM, tugas lembaga diklat juga sungguh dibutuhkan untuk membangun atau memajukan kompetentensi dari aparatur pemerintahan yang bertugas di dalam mempersiapkan, menyusun, dan mengaudit laporan keuangan pemerintah
 

e. Meningkatkan keterlibatan profesi akuntansi
Profesi akuntansi sebagai induk dari pengembangan akuntansi pemerintahan perlu meningkatkan tugas sertanya untuk menyebarkan dan mensosialisasikan penerapan akuntansi pemerintahan. Pembentukan Kompartemen Akuntan Sektor Publik ialah suatu langkah awal yang bagus untuk mendorong keterlibatan IAI dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.
 

f. Mengembangkan akuntansi berbasis akrual penuh
Sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa penerapan pengakuan pemasukan dan belanja berbasis akrual secara sarat akan diterapkan pada tahun anggaran 2008. Untuk itu, KSAP dan seluruh pihak yang terkait perlu mempersiapkan tindakan ke arah tersebut.