Perbedaan Akuntansi Komersial Dengan Akuntansi Pemerintahan (Bagian 1)

Menurut Kerry Soetjipto (1994), acara pemerintah dapat dibagi dalam dua golongan, adalah: 

1.  yang kegiatannya tidak bermaksud mencari keuntungan melainkan memajukan pelayanan untuk masyarakat, 

2.  yang  kegiatannya  mirip  dengan  perusahaan,  meskipun  mencari  keuntungan  bukan  tujuan  khususnya,  melainkan  untuk  mempertinggi  penyediaan  jasa  bagi masyarakat. Organisasi jenis ini menemukan pendapatannya dari menjual jasa terhadap penduduk dan dikenal sebagai organisasi nirlaba.

Untuk golongan kedua ini, akuntansinya lebih seperti dengan akuntansi komersial, antara lain adanya basis akrual, terdapat Laporan Laba/Rugi (Income Statement) meskipun  bukan  tujuan  terutama  mencari  laba,  serta  berlakunya penandingan beban dengan pendapatan  (matching cost against revenue). Oleh sebab itu, pembedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pemerintahan khususnya yakni membandingkan antara kegiatan pemerintah golongan pertama dengan akuntansi komersial.   

Perbedaan  antara  akuntansi  komersial  dengan  akuntansi  pemerintahan pertama-tama yang bersifat umum atau universal, dan berikutnya akan dilanjutkan dengan perbedaan  yang lebih  spesifik  untuk  kasus  akuntansi  pemerintahan  di Indonesia.

1. Perbedaan Tujuan

Perbedaan  ini  terjadi  sebab  adanya  perbedaan  tujuan,  adalah  untuk pemerintah memiliki tujuan nirlaba, sedangkan bagi perusahaan bisnis jelas tujuannya adalah mencari keuntungan.  Perbedaan ini  mengakibatkan perbedaan data akuntansinya, yakni: 

a.  Tidak  adanya  perkiraan  laba-rugi  pada  pemerintahan,  sedangkan  pada perusahaan bisnis, bottom line (angka keuntungan atau rugi) sangat penting. Pada biasanya, di  pemerintahan  terdapat perhitungan  anggaran-realisasi  dan perhitungan pemasukan-belanja, yang akan menghasilkan angka surplus atau  defisit. 
b.  Tidak adanya problem penilaian kembali  (revaluasi) atas aktiva atau aset pada pemerintahan; dimana pada akuntansi komersial dimungkinkan adanya evaluasi kembali aktiva dengan syarat-syarat tertentu. 
c.  Masalah penyusutan atau depresiasi  (maupun deplesi dan amortisasi) atas aktiva  tetap  tidak  penting pada akuntansi pemerintahan; sedangkan pada akuntansi komersial terdapat hal tersebut. 
d.  Prinsip  penandingan  beban  dengan  pemasukan    (matching  cost  against revenue)  pada  akuntansi  pemerintahan  tidak  ada;  yang  ada  yaitu penandingan anggaran-realisasi dari pemasukan-belanja.  

2. Masalah Pendapatan

Pada  pemerintahan,  pendapatan  diperoleh  secara berulangkali (reflektif) untuk membiayai belanja pada tahun budget tertentu, sedangkan untuk tahun berikutnya, pendapatan serupa dapat diperoleh lagi. Pendapatan di sini tidak bersifat  revolusing,  yang  tujuannya  tidak  mampu  diputar  lagi  untuk  belanja tahun-tahun  yang hendak tiba. Hal  ini  sangat  berlawanan  dengan  perusahaan dengan  motif  keuntungan,  dimana  pemasukan  tahun  ini  dapat “disimpan”  untuk digunakan pada tahun-tahun mendatang.

Pendapatan pada pemerintahan sebagian besar diperoleh dari pemasukan pajak yang bersifat pemaksaan (compulsory) dimana atas penerimaan tersebut, pemerintah tidak  memiliki kewajiban untuk memperlihatkan imbal balik yang bersifat langsung terhadap para wajib pajak. Sedangkan pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari pihak-pihak yang secara sukarela membutuhkan barang atau jasa, serta terdapat kewajiban yang pribadi dari perusahaan terhadap pihak pembeli barang atau jasa.

Pengertian  pemasukan  pada  akuntansi  pemerintahan  sebagian  sama pengertiannya dengan yang berlaku pada akuntansi keuangan, yaitu “sebagai akibat dari  aktivitas operasi”. Namun pada akuntansi pemerintahan termasuk juga penerimaan tunjangan jangka panjang dan penjualan aktiva tetap. Pada akuntansi  keuangan,  dua  hal  tersebut  tidak  dapat  digolongkan  selaku pemasukan (income). 

3. Masalah Beban 

Pada akuntansi keuangan terdapat pemahaman expense (beban), sedangkan pada akuntansi  pemerintahan  tidak  menggunakan  istilah  expense  melainkan expenditure (kurang  lebih  bermakna  pengeluaran  anggaran  atau  belanja).

    

Pengertian expenditure di sini memiliki pemahaman yang lebih luas ketimbang pengertian  expense,  ialah  selain  mempunyai  pengertian  yang  sama  dengan expense,  juga  tergolong  didalamnya  yaitu  pembayaran  angsuran  atau pelunasan hutang jangka panjang dan pembelian aset tetap.

4. Masalah Penganggaran

Pada pemerintahan  terdapat  akuntansi  anggaran    (budgetory  accounting), budget tersebut tergolong dalam tata cara akuntansi serta terdapat akun atau rekening (account) “anggaran” dalam bagan rekening (chart of account).

Sedangkan dalam akuntansi keuangan, walaupun terdapat anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak tergolong dalam sistem akuntansi dan risikonya tidak terdapat rekening “anggaran” pada denah atau pembagian terstruktur mengenai rekening. Dalam hal ini, penandingan antara anggaran dengan realisasinya dilakukan di luar akuntansi (ekstracomptabel).

5. Masalah Tanda Pemilikan Individual  

Pada  perusahaan  bisnis,  terdapat  tanda  kepemilikan  individual  atas perusahaan  tersebut,  misalnya  ialah  saham.  Pemegang  tanda  kepemilikan tersebut  mampu  menjual,  menghibahkan, atau menukarkan tanda kepemilikan tersebut  dengan  pihak  lain.  Pemilik  tanda  tersebut  dalam  akuntansi  dicatat sebagai “modal saham” atau nama lainnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik perusahaan.

Pada akuntansi pemerintahan, tanda kepemilikan perorangan seperti itu tidak ada, sehingga tidak ada pencatatan  “modal saham”. Pada hakekatnya, yang bertindak sebagai pemegang kebijakan stratejik yaitu rakyat selaku pemegang kedaulatan, yang dalam praktiknya diwakili oleh lembaga legislatif.

Selain perbedaan-perbedaan yang berlaku umum atau universal sebagaimana telah  diterangkan  di  atas,  khusus  untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia kalau daripada akuntansi keuangan terdapat perbedaan perhiasan, yaitu: (Bersambung ke Bagian 2)

Tag yang terkait akuntansi pemerintahan, patokan akuntansi pemerintahan 2011, sistem akuntansi pemerintahan tempat, pemahaman akuntansi pemerintahan, akuntansi pemerintahan tempat, judul skripsi akuntansi pemerintahan, buku akuntansi pemerintahan, jurnal akuntansi pemerintah, akuntansi sektor publik, perusahaan akuntansi, akuntansi perusahaan manufaktur download, akuntansi perusahaan minyak download, perusahaan jasa, siklus akuntansi, dalam perusahaan, perusahaan dagang, akuntansi jasa, metode akuntansi.