Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan operasional organisasi pemerintah besar lengan berkuasa terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu diperhitungkan dalam memutuskan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan  yakni sebagai berikut:

(a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

1. bentuk lazim pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
2. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pemasukan antar pemerintah;
3. dampak proses politik;
4. kekerabatan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

    (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan selaku alat pengendalian;

    (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menciptakan pendapatan;

    (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan

    (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena dipakai dalam aktivitas operasional pemerintahan.

 BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mewakilkan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses penyeleksian. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang di antara administrator, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 29 Tahun 1945.

Sistem ini dimaksudkan untuk memantau dan mempertahankan  keseimbangan kepada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.  Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan negara, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya terhadap DPR/DPRD untuk menerima persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah melaksanakannya dalam batasan apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-seruan yang bekerjasama dengan apropriasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut terhadap dewan perwakilan rakyat/DPRD.

SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN  TRANSFER  PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam metode pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah sentra, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi isyarat pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.

Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang

lebih besar menimbulkan diselenggarakannya tata cara bagi hasil, alokasi dana

biasa , hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

PENGARUH PROSES POLITIK

Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah berusaha untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pemasukan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu ciri yang penting dalam merealisasikan keseimbangan tersebut yaitu berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan aneka macam kepentingan yang ada di penduduk .

HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, intinya sebagian besar pemasukan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka menawarkan pelayanan terhadap penduduk . Jumlah pajak yang dipungut tidak berafiliasi pribadi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak.

Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam berbagi pembukuan keuangan, antara lain selaku berikut:

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pemasukan yang sifatnya suka rela.

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak  sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-permintaan, mirip  penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, acara bernilai tambah ekonomis, atau nilai  kenikmatan yang diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang dipakai untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak  lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dijalankan pemerintah, mirip layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas aneka macam pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif susah.