Peningkatan Kualitas LKPP

Oleh : Sonny Loho,Ak.M.P.M Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Perbendaharaan

Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun angggaran berakhir.

Pasal 30 ayat (2)

Laporan Keuangan setidak-tidaknya meliputi:

• LRA
• Neraca
• LAK
• CALK

Mekanisme penyusunan LKPP

OPINI BPK atas LKPP/LKKL

Entitas Pelaporan	2007	2006	2005	2004
Pemerintah Pusat	Disclaimer Opinion	Disclaimer Opinion	Disclaimer Opinion	Disclaimer Opinion
Kementerian Negara/Lembaga	Unqualified Opinion= 15 KL	Unqualified Opinion = 7 KL	-	-
	Qualified Opinion= 31KL	Qualified Opinion= 38 KL	-	-
	Disclaimer Opinion=38KL	Disclaimer Opinion=36KL	-	-
	Adverse Opinion=1KL	Adverse Opinion=1KL	-	-

Permasalahan Keuangan Negara

• Reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal belum memadai,
• Terbatasnya SDM yang membangun dan mengimplementasikan standar dan sistem akuntansi
• Belum ada aturan Pertangungjawaban Menteri Keuangan selaku BUN
• Belum efektifnya rekonsiliasi antara BUN/Kuasa BUN dan PA/KPA
• Rekening pemerintah yang masih belum tertib karena belum terwujudnya sistem perbendaharaan tunggal
• Aset tetap negara belum seluruhnya diinventarisasi dan dinilai kembali
• Investasi Pemerintah belum dilaporkan secara akurat.
• Aset lain Pemerintah yang dikelola BP Migas belum dipertanggungjawabkan secara memadai.
• Pengelolaan PNBP tidak sesuai ketentuan sehingga :
• Terdapat pungutan yang tidak ada dasar hukumnya,
• Terdapat pungutan yang tidak/belum disetorkan ke Kas Negara dan/atau digunakan langsung untuk kegiatan operasional
• Penerimaan pajak dan biaya perkara tidak dapat diyakini kewajarannya

AGENDA PERBAIKAN

• Penyempurnaan prosedur dan Aplikasi penyusunan LKPP termasuk Laporan Keuangan BUN
• Mendidik SDM melalui Program Percepatan Akuntablitas Keuangan Pemerintah
• Meningkatkan Pembinaan dan Disseminasi atas peraturan pengelolaan keuangan negara
• Melaksanakan Inventarisasi dan penilaian terhadap Barang Milik Negara
• Meningkatkan kualitas rekonsiliasi pada semua tingkatan
• Melaksanakan Rapat kerja akuntansi:
• Rapat Kerja Nasional
• Rapat Koordinasi Bidang Akuntansi dan Aklap
• Rapat Koordinasi Kantor Wilayah dan KPPN

REKOMENDASI RAKERNAS

• Komitmen KL meningkatkan kualitas LK-nya
• Diperlukan koordinasi antara pihak :
• intensifikasi penyelenggaraan rapat kerja akuntansi dan laporan keuangan
• peranan apip sebagai mitra penyusunan dan penyajian laporan keuangan
• Diperlukan forum komunikasi untuk mendiskusikan temuan/laporan audit
• penyediaan SDM yang kompeten
• pengaturan kelembagaan KL melalui penataan struktur organisasi akuntansi
• Penyempurnaan sistem penerimaan dan pengeluaran negara, sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi BLU dan Badan Lainnya (BL) dan Lembaga Non Struktural Independent (LNSI)
• Mengintensifkan penerapan sanksi:
• Apabila satker tidak menyampaikan LK maka KPPN menunda penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP/GUP dan SPM LS Bendahara.
• Kemudian pemberian sanksi berupa pemotongan anggaran bagi KL dan jajarannya yang belum menyusun laporan keuangan.
• memberikan motivasi melalui reward dan jenjang karir bagi pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
• Mengintensifkan penertiban pengelolaan BMN termasuk BMN yang bersumber dari DK/TP
• inventarisasi barang milik negara,
• penilaian barang milik negara.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI RAKERNAS

• Memastikan kebenaran kode akun pendapatan, belanja dan pembiayaan
  • Melakukan rekonsiliasi internal dengan benar melalui:
  • Rekonsiliasi antara seksi persepsi dengan Vera
• Rekonsiliasi antara seksi bendum dengan Vera
• Melakukan rekonsiliasi eksternal dengan benar melalui:
• Rekonsiliasi antara SAU dengan SAI
• Rekonsiliasi Bank
• BUN/Kuasa BUN dan PA/KPA agar menindaklanjuti hasil rekonsiliasi
• Melakukan koordinasi secara berjenjang:
  • Tingkat UAKPA dengan KPPN
  • Tingkat UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN
  • Tingkat UAPPA-E1 dan UAPA dengan DAPK
• Menerapkan sanksi secara benar:
  • Satker yang tidak rekon tepat waktu ditunda penerbitan SP2D
  • Satker yang tidak mengirim laporan ke UAPPA-W ditunda pencairan SP2D-nya
• Melakukan pembinaan dan pelatihan :
  • Pembinaan oleh Kanwil/KPPN à UAPPA-W/UAKPA
  • Pembinaan oleh DAPK: Kanwil/KPPN K/L dan Eselon-1
• Pelatihan secara berkelanjutan terhadap SDM :
  • UAPPA-W/UAKPA, UAPA
  • KPPN dan Kanwil
• Memberi masukan pengembangan sistem dan aplikasi

Technorati Tags: akuntansi,LKPP,Satuan kerja,aplikasi,pembinaan